Berikut ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya
Bahkan jika Anda berbicara dengan Takaichi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi
Hasegawa
Itu adalah masalah serius.
Proofreading dan revisi itu akurat, tapi itu tidak benar.
Ugaya
Setiap kata, jika Anda melihatnya sebagai proofreading, semuanya akurat.
Tapi karena seluruh kalimat itu tidak menyampaikan "hal yang nyata".
Sebagai contoh, walaupun saya juga menunjukkan dalam buku saya, sebuah jawaban mengenai penghentian undang-undang siaran Takaichi Sanae Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi itu bermasalah.
Dikatakan bahwa menteri partai yang berkuasa mengacu pada penghentian penyiaran gelombang radio akan mengakibatkan pelanggaran kebebasan berbicara.
Ucapan menteri itu sendiri tidak didistorsi atau dilaporkan secara akurat.
Namun, Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Partai Demokrat memiliki jawaban yang persis sama.
Menurut undang-undang penyiaran Jepang, "Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi memiliki kewenangan untuk menangguhkan gelombang" dinyatakan dengan jelas.
Kemudian, pertanyaannya adalah mengapa Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi memiliki kewenangan pemberhentian yang menyebabkan pelanggaran kebebasan berbicara.
Di negara lain, komite administrasi independen yang berada jauh dari pemerintah untuk mengelola lisensi penyiaran yang terkait dengan penghentian guna menjaga netralitas dari politik lisensi penyiaran. Dulu, Jepang memang begitu.
Tapi kenapa Menteri yang ditunjuk oleh kabinet untuk mengelola lisensi penyiaran di Jepang?
Inilah "hal yang nyata" yang harus kita tunjukkan.
Hasegawa
Mengikuti ucapan Takaichi, Soichiro Tahara dan lain-lain membuat sebuah konferensi pers bahwa "pers dan pidato Jepang sedang terancam", namun sebenarnya harus ditunjukkan bahwa "ada masalah dalam hukum itu sendiri".
Ugaya
Saya tidak keberatan wartawan mengatakan pendapat, tapi reporter adalah pekerjaan pertama untuk mencari fakta dan melaporkannya terlebih dahulu, saya pikir ini adalah pekerjaan kedua untuk mengatakan pendapat.
Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah kita menekan, menyiarkan pemerintah Jepang, apakah tidak salah bukan sistem panitia administrasi jika ada kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa, carilah pembaca penghakiman Saya pikir itu yang itu.
Draft ini berlanjut.