Mahathir Sukses Menyusutkan "One Belt One Road"
Sumber dari ASEAN Clip Oleh : Jurnalis Hiroshi Mori THE SANKEI NEWSASEAN 見聞録 :中国「一帯一路」事業の縮小に成功 マハティル首相の老練手腕Negarawan Kawakan PMMahathir Sukses Menyusutkan Skala Proyek "One Belt OneRoad" Chinahttps://www.sankei.com/smp/premium/news/190513/prm1905130005-s1.html PM Malaysia MahatirSebagai Negarawan KawakanSukses Menyusutkan Skala Proyek "One Belt One Road" China Berita asli ditulis oleh Hiroshi Mori , jurnalis The Sankei News (Singapura) Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Erik Syamsumar (Prasasti Blog Copyright ©) Ambisi besar China merealisasikan program kawasan ekonomi raksasanya yang dikenal sebagai propgram pembangunan proyek "One Belt One Road " dikritik oleh berbagai negara duniasebagai proyek "perangkap utang" atau Debt Trap Project. Pemerintah Malaysia baru saja mengumumkan untuk meninjau kembali proyek terkait perkeretaapian dan proyek kerjasama bisnis lainnya dengan Cina. Keputusan tersebut diambil oleh Perdana Menteri Mahathir Mohammad (93) yang terpilih kembali dalam pemilihan umum tahun lalu. “Setelah kita melakukan kajian ulang dan bernegosiasi yang sungguh-sungguh untuk membatalkan proyek-proyek kerjasama dengan China yg telah ditandatangani oleh PM terdahulu, maka saya sekarang mengumumkan bahwa proyek kerjasasama dengan China tersebut kita turunkan atau perkecil skala kerjasama tersebut menjadi 30% . Kesuksesan Malaysia memaksa China menerima penurunan skala kerjasama menjadi 30% ini kuncinya ada pada kepiawaian PM Mahatir yang sangat mahir dan tangguh dalam bernegosiasi. Sasaran utama yang dijadikan target proyek One Belt One Road ini adalah untuk menghilangkan “Dilema Malaka" “Gagasan dasarnya sangat tidak adil bagi kami “ jelas PM Mahatir. Mahathir pada tgl 15 April laludalam konprensi pers menjelaskan bahwa perjanjian kontrak kerjasama dengan China ini adalah beban bagi kami “Kereta api Pantai Timur Malaysia” yang telah berhasil diperkecil skala proyek kerjasamanya tersebut adalah proyek kereta api berskala besar yang menghubungkan Pelabuhan Klan bagian barat Semenanjung Malaya, yang melewati Selat Malaka, melewati Pelabuhan Kuantan timur, dan ke utara sampai ke garis pantai ke Tumpat dekat perbatasan dengan Thailand. East Coast Railway adalah bagian terpenting dari proyek “One Belt One Road” China untuk seluruh wilayah. Impor minyak mentah China 80% melewati selat Malaka dan bila terjadi penutupan jalur tersebut oleh pihak ke tiga seperti militer AS dan lain-lain, maka akan dapat melumpuhkan ekonomi yang berdampak pada kebijakan energi China. Kerentanan strategis inilah yang disebut-sebut sebagai"dilema Malaka" dan bagi China kemungkinan terjadinya hal tersebut harus ditiadakan jauh-jauh hari sebelumnya. Bila rampung pembangunan proyek Kereta Api Pantai Timur tersebut Cina dari laut cina selatan akan dapat menembus samudera hindia tanpa perlu melewati area tersempit di selat malaka, bila tercapai itu berarti China sudah dekat pada cita-citanya untuk mengatasi penyelesaian dilema. "Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa dengan terealisasinya proyek itu Cina dapat mengambil jalan jauh tanpa harus melewati Singapura, dimana terdapat pangkalan militer Angkatan Laut AS. East Coast Railway ini adalah proyek utama dari rangkaian proyek “One Belt One Road" kata sumber diplomatik Malaysia. Momok Tragedi Srilangka Ini adalah bisnis yang disponsori China, tetapi sama seperti bisnis “One Belt One Road” yang dilakukan di negara-negara lain, kontraknya tidak transparan dan tidak adil. Proyek di Malaysia ini sudah berakhir pada bulan Agustus tahun 2017 lalu lewat sebuah kontrak yang ditandatangani pada masa pemerintahan Najib PM sebelumnya. Lembaga keuangan yang berafiliasi dengan pemerintah China yaitu Bank Exim Cina membiayai 85% dari biaya proyek, dan perusahaan yang sebagian besar menerima kotrak tender nya adalah perusahaan grup konstruksi raksasa China yaitu China Communications Construction Co.,Ltd. Sebagaimana yang terlihat dalam proyek-proyek One Belt One Road lainnya di masih-masing negara perusahaan-perusahaan China yang menguasai penyediaan modal dan pelaku seluruh pembangunan konstruksinya. Sedangkan pihak lokal nyaris tidak terlibat sama sekali.. Gebrakan yang telah mengubah hal ini adalah karena telah terpilihnya kembali Perdana Menteri Mahatir Mohammad sehingga Malaysia mampu mengubah cengkraman tersebut. Segera setelah Mahatir terpilih kambali lewat pemilihan umum pada tanggal 18 Mei tahun lalu, beliau meninjau kembali proyek-proyek kerjasama kala besar yang dilakukan dengan China dan beliau dengan secepat kilat mengumumkan pembatalan rencana pembangunan proyek Kereta Api Pantai Timur. Dan Mahatir berkata bahwa "kita tidak memiliki prospek yang mampu mengembalikan cost dan investasi yang kita tanamkan," "Proyek ini tidak perlu dilakukan sekarang", Keputusan tersebut membuat pihak China kelimpungan. Menurut sumber-sumber diplomatik, yang dikhawatirkan Mahatir dan pemerintah Malaysia adalah hanya akan mengulang kasus yang dialami oleh negara Sri Lanka. Di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota selatan dibangun dengan dukungan dana Cina selama pemerintahan Rajapaksa sebelumnya, tetapi pemerintahan berikutnya Silysena saat ini harus menderita menanggung beban bunga hutang yang besar dan harus menyerahkan kepada Tiongkok hak pengoperasian pelabuhan besar tersebut selama 99 tahun terhitung mulai tahun 2017 lalu Mahathir telah berhasil membawa Malaysia untuk mengkaji kembali kebijakan kerjasama luar negerinya. Selama ini Malaysia telah menahan diri karena Cina mengatakan “tidak berniat menjadikan Malaysia sebagai negara kolonialiseme versi barunya”, tetapi Malaysia menyatakan sikap tidak menentang proyek “One Belt One Road” yang dilakukan China pada konferensi internasional bertema “One Belt One Road” yang telah dibuka di Beijing Cina pada tanggal 26 April lalu. Karena menurut Mahatir ia yakin Malaysia akan mendapat manfaat." Dengan cara seperti itu Mahatir telah menggoyangkan serta mengangkat atau memuji Cina. Ini adalah suatu wujud performance yang disebut sebagai "Tough Negotiater" atau Negosiator Handal yang ditunjukkan kembali oleh Mahatir Mohammad setelah belasan tahun absen sebagai PM. (ES.Prasasti ©Copyright)